PERSEMA nomor 1 thn 2014

October 2014
M T W T F S S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

PERSEMA nomor 1 thn 2014

PERATURAN SENAT MAHASISWA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KESEKRETARIATAN, KANTIN DAN MADING

 

 

Menimbang        :a.bahwa untuk mewujudkan kampus FISIP yang bersinergi antara mahasiswa dan Lembaga Mahasiswa perlu dibuat sebuah peraturan yang mengikat sebagai bentuk kesepakatan bersama.

b.bahwa keberadaan sekretariat, kantin, dan mading merupakan bagian dari kegiatan yang harus disesuaikan dengan peraturan Lembaga yang berlaku.

Mengingat          :Pasal 5 ayat 3 butir ketujuh PPO Senat Mahasiswa tahun 2014 tentang deskripsi, tugas, dan wewenang.

Menetapkan       :PERATURAN SENAT MAHASISWA TENTANG KESEKRETARIATAN, KANTIN, DAN MADING

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Peraturan Senat Mahasiswa (PERSEMA) merupakan suatu peraturan tambahan bagi mahasiswa dan pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan FISIP Undip untuk menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya PERSEMA adalah untuk melengkapi aturan-aturan yang belum tercantum pada PPO/GBHK.

BAB II

Pasal 3

KESEKRETARIATAN

  1. Mewajibkan kepada seluruh Lembaga Kemahasiswaan untuk :
  2. Membuat kemudian menempel Struktur Organisasi berupa nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi di depan Sekretariat masing-masing.
  3. Membuat dan melaksanakan jadwal piket Sekretariat pada hari aktif perkuliahan.
  4. Menjaga kebersihan dan ketertiban baik didalam maupun diluar Sekretariat masing-masing.
  5. Membuat dan mengevaluasi daftar hadir piket lembaga masing-masing.
  6. Bagi Lembaga yang memberikan sertifikat kegiatan, wajib untuk memberikan Sertifikat tersebut kepada peserta paling lambat 30 hari setelah kegiatan berlangsung.
  7. Mematuhi dan Mentaati Peraturan Tambahan yang telah disahkan.

 

  1. Mewajibkan kepada seluruh Mahasiswa untuk :
  2. Menjaga Kebersihan dan ketertiban di kawasan Pusat Kegiatan Mahasiswa FISIP Undip.
  3. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan pihak lain di dalam maupun diluar ruangan sekretariat.
  4. Mahasiswa dan atau Lembaga Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan surat, dokumen, dan administrasi lainnya akan diberi sanksi.

 

BAB III

MADING

Pasal 4

Mading Senat Mahasiswa

 

  1. Mading Senat Mahasiswa berlokasi di gedung D Pusat Kegiatan Mahasiswa FISIP Undip sebelah sekretariat Senat Mahasiswa.
  2. Mading Senat Mahasiswa hanya boleh digunakan oleh Lembaga Senat Mahasiswa FISIP Undip.
  3. Bila ada pihak lain yang ingin menggunakan Mading tersebut maka dapat terlebih dahulu berkoordinasi untuk mendapatkan ijin berupa stempel dari Lembaga Senat Mahasiswa.

Pasal 5

Mading Mahasiswa

 

  1. Mading Mahasiswa bertempat di gedung A, B, dan C.
  2. Bagi seluruh Mahasiswa dan Lembaga intra FISIP Undip yang ingin memasang pamflet/Iklan diwajibkan untuk :
  3. Meminta izin kepada Badan Eksekutif Mahasiswa dengan disertai Cap Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Undip sebagai tanda bukti.
  4. Bertanggung jawab atas konten Pamflet/Iklan yang dipasang.
  5. Bagi seluruh mahasiswa dan Lembaga diluar FISIP Undip yang ingin memasang pamflet/Iklan diwajibkan untuk :
  6. Meminta izin kepada Lembaga Senat Mahasiswa dengan disertai cap Senat Mahasiswa FISIP Undip sebagai tanda bukti.
  7. Bertanggung jawab atas konten Pamflet/Iklan yang dipasang.
  8. Bagi Lembaga Kemahasiswaan yang memasang pamflet atau iklan wajib mencabut pamflet atau iklan tersebut maksimal 2 (dua) hari setelah acara berlangsung.
  9. Jika dalam 2 (dua) hari tidak dicabut, Senat Mahasiswa berhak mencabut pamflet atau iklan tersebut.

 

Pasal 6

Konten dan Ukuran

 

  1. Konten atau materi Pamflet/Iklan tidak boleh mengandung unsur Pornografi dan SARA.
  2. Konten atau materi tidak boleh menyinggung dan atau merugikan pihak lain.
  3. Konten atau materi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  4. Ukuran Pamflet/Iklan maksimal ukuran kertas A3.

 

BAB IV

KANTIN MAHASISWA

Pasal 7

  1. Kantin Mahasiswa bertujuan sebagai fasilitas untuk meningkatkan kreatifitas mahasiswa/i dalam bentuk Kewirausahaan.
  2. Kantin Mahasiswa dikelola oleh Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa dan Lembaga Senat Mahasiswa FISIP Undip.
  3. Kegiatan penjualan hanya boleh dilakukan oleh Mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan FISIP UNDIP.
  4. Lembaga Mahasiswa yang memiliki urgensi pemakaian maupun masalah dalam pendaya gunaan Kantin Mahasiswa dapat melaporkannya kepada lembaga Senat mahasiswa untuk ditindaklanjuti.
  5. Seluruh lembaga Mahasiswa wajib untuk menjaga kebersihan area Kantin Mahasiswa tanpa terkecuali.
  6. Bab IV berlaku juga untuk kantin sementara.

 

BAB V

SANKSI

Pasal 8

  1. Sanksi terdiri dari dua jenis yaitu sanksi ringan dan sanksi berat.
  2. Sanksi Ringan dapat diberikan berupa :
  3. Teguran melalui surat yang dikeluarkan oleh Senat Mahasiswa
  4. Dipanggil dan dimintai keterangan serta klarifikasi mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.
  5. Sanksi Berat dapat diberikan berupa :
  6. Rekomendasi pembekuan kegiatan kepada jajaran Dekanatmelalui Pembantu Dekan III bagian Kemahasiswaan.
  7. Rekomendasi pembekuan Organisasi kepada jajaran Dekanat melalui pembantu Dekan III bagian Kemahasiswaan.
  8. Bila memenuhi unsur pidana maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

 

BAB VI

PENUTUP

ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

 

  1. Peraturan Tambahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Peraturan Tambahan ini bersifat memaksa dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan anggota Senat Mahasiswa dan hanya dapat diajukan oleh Komisi Kebijakan Publik.

 

Ditetapkan di  : Semarang

Hari/Tanggal   : Minggu, 18 Mei 2014

Waktu             : 17.05 WIB

 

 

(Presidium 1)                                       (Presidium 2)                                       (Presidium 3)

 

 

 

Tata Tertib Sidang SEMA 2014

TATA TERTIB

SIDANG SENAT MAHASISWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

  

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

  1. Sidang SEMA FISIP UNDIP adalah badan musyawarah tertinggi di dalam SEMA FISIP UNDIP.
  2. Sidang SEMA FISIP UNDIP diselenggarakan oleh SEMA FISIP UNDIP dengan dipimpin oleh Pimpinan Kabinet SEMA FISIP UNDIP.
  3. Apabila Pimpinan Kabinet SEMA tidak/belum ada, maka Pimpinan Sidang SEMA diserahkan kepada Presidium yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari SEMA FISIP UNDIP.
  4. Penanggungjawab Sidang SEMA adalah SEMA FISIP UNDIP pada periode tersebut.

BAB II

TUJUAN DAN LANDASAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan

Tujuan diselenggarakanya Sidang SEMA FISIP UNDIP adalah untuk mengembalikan eksistensi dan keutuhan organisasi di tingkat Fakultas khususnya dan menetapkan arah dan strategi SEMA FISIP UNDIP ke depan serta memilih pimpinan organisasi SEMA FISIP UNDIP selanjutnya.

Pasal 3

Landasan

  1. Pancasila
  2. Undang-Undang Dasar 1945
  3. Tri Dharma Perguruan Tinggi
  4. AD/ART SEMA FISIP UNDIP.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

  1. Memilih dan menetapkan pimpinan organisasi SEMA FISIP UNDIP.
  2. Menyusun dan menetapkan program umum SEMA FISIP UNDIP.
  3. Merumuskan dan menetapkan penataan serta pengembangan organisasi SEMA FISIP UNDIP.
  4. Merumuskan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SEMA FISIP UNDIP 2014, Pedoman Pokok Organisasi (PPO) serta peraturan lainya.

BAB IV

KEABSAHAN SIDANG

Pasal 5

  1. Sidang SEMA FISIP UNDIP dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2n+1 dari jumlah anggota SEMA FISIP UNDIP 2014.
  2. Apabila belum mencapai kuorum, maka sidang akan ditunda selambat-lambatnya 30 menit.
  3. Apabila setelah sidang ditunda selambat-lambatnya 30 menit anggota Sidang SEMA FISIP UNDIP belum mencapai kuorum, maka sidang ditunda sesuai kesepakatam forum.

BAB V

PESERTA SIDANG

Pasal 6

Peserta sidang SEMA FISIP UNDIP adalah anggota SEMA FISIP UNDIP yang keanggotaanya dibuktikan dengan legalitas kemenangan dalam Pemilu Raya FISIP UNDIP.

 

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA SIDANG

Pasal  7

  1. Merujuk pada bab 5 peserta berhak mengajukan pendapat, pertanyaan dan saran-saran yang berkaitan dengan materi persidangan yang sedang dibahas dan dilakukan secara tertib dan teratur melalui mekanisme yang berlaku.
  2. Peserta wajib mengikuti setiap persidangan dalam Sidang SEMA FISIP UNDIP kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan sidang.
  3. Peserta wajib menjaga ketertiban di dalam dan di luar persidangan tanpa terkecuali.
  4. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan pimpinan sidang.
  5. Seluruh peserta sidang berhak mendapatkan informasi akan diadakanya sidang sebelum sidang dilaksanakan.

BAB VII

PERSIDANGAN

Pasal 8

Pimpinan Sidang

  1. Pimpinan Sidang Sementara (Presidium Sidang) :
  • Presidium sidang sementara terdiri dari Ketua Senat, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
  • Apabila Ketua senat  belum terpilih, maka presidium Sidang Sementara ditetapkan dan dipilih melalui musyawarah mufakat
  • Ketua Senat terpilih adalah Presidium Sidang Sementara selanjutnya.
  1. Pimpinan Sidang Tetap :
  • Presidium sidang tetap terdiri dari  satu orang  Ketua Sidang, satu orang Wakil Ketua Sidang, dan satu orang Sekretaris Sidang.
  • Presidium Sidang tetap ditetapkan dan dipilih melalui musyawarah mufakat.
  • Presidium sidang tetap ditetapkan setelah pembahasan dan penetapan tata tertib.

Pasal 9

Wewenang Pimpinan Sidang

  1. Pimpinan sidang berkewajiban untuk mengarahkan, menjaga ketertiban dan kepastian jalanya acara sidang.
  2. Pimpinan sidang berhak menghentikan pertanyaan, usulan dan sanggahan yang menyimpang dari pokok bahasan.
  3. Pimpinan sidang berhak memberikan sanksi terhadap peserta yang dipandang melanggar disiplin sidang berdasarkan Tata Tertib.

BAB VIII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

  1. Semua keputusan diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi maka diadakan loby selambat-lambatnya 2×5  menit.
  3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting dengan ketentuan satu peserta satu suara.

 

BAB IX

BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 11

Bentuk Pelanggaran

  1. Meninggalkan ruang sidang tanpa seijin pimpinan sidang.
  2. Melakukan intimidasi terhadap peserta sidang pada saat sidang sedang berlangsung.
  3. Tidak diperkenankan untuk berbicara kata-kata yang tidak sepantasnya dan menyinggung SARA.
  4. Berpakaian tidak rapi dan tidak sopan menurut pandangan forum.
  5. Keterlambatan anggota sidang selambat-lambatnya 3×5 menit, setelah sidang di mulai.

 

Pasal 12

Sanksi Pelanggaran

  1. Apabila peserta melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diperingatkan secara lisan oleh pimpinan siding, atas pelanggaran dari pasal 11 ayat 1,2,3, dan 4, dan 5
  2. Apabila telah mendapatkan peringatan sidang 3 kali dari pimpinan sidang dan tetap tidak diindahkan, maka peserta akan dikeluarkan dari arena sidang

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

  1. Segala yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dan diupayakan, kemudian dengan menggunakan Jalur Peninjau Kembali setelah mendapatkan persetujuan sidang.
  2. Seluruh Anggota SEMA FISIP UNDIP wajib menaati tata tertib ini.
  3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di   : Semarang

Hari                 : Sabtu

Tanggal            : 11 Januari 2014

Pukul               : 09.49 Wib.

 

Presidium Sidang

 

Presidium Sidang I

 

 

 

 

 

(Yanuar Deny)

Presidium Sidang II

 

 

 

 

 

(Pinastika I.A)

Presidium sidang III

 

 

 

 

 

(A.  Daniel K.A)

 

Pedoman Pokok Organisasi SEMA 2014

LAMPIRAN PASAL 15
LAMPIRAN PASAL 15

PEDOMAN POKOK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERIODE 2014

 

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pedoman Pokok Organisasi (PPO) merupakan suatu pedoman pokok bagi pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan FISIP Undip untuk menjalankan tugasnya agar proses organisasi dapat berjalan lancar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya PPO adalah memberikan arah bagi organisasi kemahasiswaan untuk menjalankan kegiatanya dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga tujuan organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian dapat terwujud.

BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Landasan Idiil                     : Pancasila

2. Landasan Konstitusional    : UUD 1945

3. Landasan Operasional         :

  1. Undang-undang No. 20 / tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 / tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Mendikbud No. 155 / U / tahun 1998 tentang Pedoman Pokok Organisasi.
  4. Keputusan Rektor Undip No. 280 / SK / PT /09 / 1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan Undip.
  5. Keputusan Rektor Undip No.111/SK/J.07/2004 tentang Organisasi Kemahasiswaan Undip.
  6. Polbangmawa tahun 2004.

BAB III

PENGERTIAN DAN BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

FISIP Undip

Pasal 3

  1. Organisasi Kemahasiswaan di FISIP Undip adalah wahana dan sarana pelatihan pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan intelektualitas serta mewujudkan integritas kepribadian.
  2. Kegiatan ekstrakulikuler organisasi kemahasiswaan adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi : Pendidikan; Penelitian dan Penalaran; Minat Bakat; serta Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan di FISIP Undip terdiri atas :

  1. Senat Mahasiswa, disingkat SEMA.
  2. Badan Eksekutif Mahasiswa, disingkat BEM.
  3. Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ.
  4. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.
  5. Unit Kegiatan Kemahasiswaan, disingkat UKK.

BAB IV

DESKRIPSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

  1. SEMA adalah Badan kelengkapan non struktural yang merupakan penjelmaan aspirasi mahasiswa yang dihasilkan melalui mekanisme Pemilu Raya (PEMIRA) mahasiswa tingkat fakultas dan pengemban kekuasaan legislatif.
  2. SEMA mempunyai tugas pokok :
    1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa
    2. Menyusun PPO (Pedoman Pokok Organisasi) dan GBHK (Garis- Garis Besar Haluan Kegiatan).
    3. Menyelenggarakan pemilihan Presiden BEM melalui Pemilu Raya (PEMIRA) tingkat fakultas.
    4. Mengawasi seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan BEM, HMJ, HMPS dan UKK.
    5. Mengadakan Sidang SEMA sedikitnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan.
    6. Melaksanakan pemilihan untuk pergantian kabinet SEMA periode berikutnya melalui Pemilu Raya (PEMIRA).
    7. Memberikan arsip dan laporan kegiatan SEMA dari pengurus lama kepada pengurus baru
  1. SEMA mempunyai kewenangan untuk :
    1. Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul , saran dan rancangan kebijakan kepada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
    2. Mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interplasi, kepada BEM, HMJ/HMPS, dan UKK apabila terjadi ketidaksesuaian berjalannya kegiatan organisai tersebut dengan PPO/GBHK
    3. Memberikan rekomendasi dan saran terhadap segala bentuk aktivitas yang diselenggarakan BEM, HMJ, HMPS, dan UKK selama satu periode kepengurusan.
    4. Meminta pertanggungjawaban serta memberikan teguran kepada BEM, HMJ, HMPS dan UKK dan/atau segala bentuk aktivitasnya yang bertentangan dan/atau keluar dari PPO/GBHK yang berlaku.
    5. Merekomendasikan kepada Dekanat agar memberikan sanksi berupa denda uang maksimal Rp 1.500.000,00 yang nantinya digunakan untuk pengabdian masyarakat sebagai aplikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada sekelompok mahasiswa yang tidak mempunyai legalitas SK Dekan FISIP Undip yang melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan fisip undip tanpa sepengetahuan dan persetujuan BEM dan SEMA.
    6. Merekomendasikan kepada pihak dekanat untuk membekukan kepengurusan BEM, HMJ, HMPS, dan UKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    7. Mengeluarkan Ketetapan SEMA dan/atau Peraturan SEMA yang belum diatur dalam PPO/GBHK demi kepentingan mahasiswa.
    8. Menjadi Steering Comitee (SC) di tiap lembaga kemahasiswaan FISIP Undip  ( BEM, HMJ, HMPS, dan UKK ).
    9. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi bersama BEM, HMJ, HMPS, dan UKK minimal 2 kali dalam 1 periode kepengurusan.
    10. SEMA FISIP Undip berwenang untuk mengkordinasikan, melakukan pengawasan, pengaturan pengarahan semua bentuk aktivitas organisasi intra kampus yang baru terbentuk dalam waktu 2 tahun kepengurusan.
    11. Mengetahui kegiatan BEM, HMJ/HMPS dan UKK yang akan dan atau telah berlangsung

Pasal 6

  1. BEM adalah Badan kelengkapan non struktural di tingkat fakultas yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan PPO dan GBHK yang dibuat oleh SEMA.
  1. BEM mempunyai tugas pokok :
    1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja sesuai PPO dan GBHK yang telah disusun oleh SEMA.
    2. Mengkoordinasi seluruh kegiatan kemahasiswaan di FISIP Undip.
    3. Melibatkan SEMA sebagai Steering Comitee (SC) pada setiap kegiatan.
    4. BEM mempunyai Kewajiban mempertanggung jawabkan kegiatannya dalam bentuk LPJ yang telah disahkan, selanjutnya diberikan kepada SEMA, selambat-lambatnya 30 hari setelah kegiatan terlaksana.
    5. Membuat laporan akhir masa jabatan  periode kepengurusan BEM kepada SEMA dan dekanat
    6. Berbasis kinerja sesuai program kerja yang telah disahkan dalam rapat kerja internal.
    7. Memberikan arsip dan laporan kegiatan BEM dari pengurus lama kepada pengurus baru
  1. BEM mempunyai wewenang untuk :
    1. Menentukan seluruh sistem dalam organisasinya untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatannya.
    2. Fungsi koordinasi terhadap HMJ, HMPS  dan UKK dengan ketentuan segala kegiatan HMJ, HMPS dan UKK harus mengetahui BEM agar kegiatan dalam lembaga kemahasiswaan dapat terorganisir dengan baik.
    3. Mengetahui setiap kegiatan yang akan dan atau telah dilakukan organisasi intra yang ada dibawah koordinasi BEM 
    4. Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul , saran dan rancangan kebijakan kepada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
    5. Memberikan informasi kepada SEMA apabila ada HMJ/HMPS serta UKK yang tidak menjalankan bprogram sesuai dengan PPO dan GBHK

Pasal 7

  1. HMJ adalah Badan kelengkapan non struktural di tingkat jurusan di bawah koordinasi BEM yang berfungsi untuk menyalurkan kegiatan dalam bidang akademik, penelitian dan penalaran, serta pengabdian masyarakat dengan mengacu kepada PPO dan GBHK
  2. HMJ mempunyai wewenang menyelenggarakan kegiatan pendukung yang sesuai dengan jurusan masing-masing selama tidak menyimpang dengan bidang akademik, penelitian dan penalaran, serta pengabdian masyarakat.
  3. HMJ mempunyai wewenang untuk mengajukan usul/saran dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul , saran dan rancangan kebijakan kepada pimpinan jurusan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa jurusan.
  4. HMJ mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan kepada BEM dalam bentuk pengesahan pada proposal kegiatan.
  5. HMJ mempunyai tugas untuk memberikan arsip dan laporan kegiatan HMJdari pengurus lama kepada pengurus baru
  6. HMJ mempunyai kewajiban untuk melibatkan SEMA sebagai Steering Comitee (SC) pada setiap kegiatan.
  7. HMJ mempunyai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan seluruh administrasi kegiatan dalam bentuk LPJ yang telah disahkan oleh BEM yang selanjutnya diberikan ke SEMA sebagai bentuk pertanggung-jawabannya, selambat-lambatnya 30hari setelah kegiatan terlaksana.
  8. Membuat laporan akhir masa jabatan  periode kepengurusan HMJ kepada BEM dan dekanat
  9. Pola kerja HMJ berbasis kinerja sesuai dengan program kerja yang telah disahkan dalam rapat kerja internalnya masing-masing.

Pasal 8

  1. HMPS adalah Badan kelengkapan non struktural di tingkat jurusan di bawah koordinasi BEM yang berfungsi untuk menyalurkan kegiatan dalam bidang akademik, penelitian dan penalaran, serta pengabdian masyarakat dengan mengacu kepada PPO dan GBHK.
  2. HMPS mempunyai wewenang menyelenggarakan kegiatan pendukung yang sesuai dengan jurusan masing-masing selama tidak menyimpang dengan bidang akademik, penelitian dan penalaran, serta pengabdian masyarakat.
  3. HMPS mempunyai wewenang untuk mengajukan usul/saran dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul , saran dan rancangan kebijakan kepada pimpinanProdi yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa Prodi.
  4. HMPS mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan kepada BEM dalam bentuk pengesahan pada proposal kegiatan.
  5. HMPS mempunyai tugas untuk memberikan arsip dan laporan kegiatan HMPS dari pengurus lama kepada pengurus baru
  6. HMPS mempunyai kewajiban untuk melibatkan SEMA sebagai Steering Comitee (SC) pada setiap kegiatan.
  7. HMPS mempunyai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan seluruh administrasi kegiatan dalam bentuk LPJ yang telah disahkan oleh BEM yang selanjutnya diberikan ke SEMA sebagai bentuk pertanggung-jawabannya, selambat-lambatnya 30hari setelah kegiatan terlaksana.
  8. Membuat laporan akhir masa jabatan  periode kepengurusan HMPS kepada BEM dan dekanat
  9. Pola kerja HMPS berbasis kinerja sesuai dengan program kerja yang telah disahkan dalam rapat kerja internalnya masing-masing.

Pasal 9

  1. UKK adalah Badan kelengkapan non struktural di tingkat jurusan di bawah koordinasi BEM yang berfungsi untuk menyalurkan kegiatan dalam bidang akademik, penelitian dan penalaran, serta pengabdian masyarakat. dengan mengacu kepada PPO dan GBHK.
  2. UKK mempunyai wewenang menyelenggarakan kegiatan pendukung yang sesuai dengan bidang masing-masing selama tidak menyimpang dengan bidang akademik, penelitian dan penalaran, serta pengabdian masyarakat.
  3. UKK mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan kepada BEM dalam bentuk pengesahan pada proposal kegiatan.
  4. UKK mempunyai tugas untuk memberikan arsip dan laporan kegiatan UKK dari pengurus lama kepada pengurus baru
  5. UKK mempunyai kewajiban untuk melibatkan SEMA sebagai Steering Comitee (SC) pada setiap kegiatan.
  6. UKK mempunyai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan seluruh administrasi kegiatan dalam bentuk LPJ yang telah disahkan oleh BEM yang selanjutnya diberikan ke SEMA sebagai bentuk pertanggung-jawabannya, selambat-lambatnya 30hari setelah kegiatan terlaksana.
  7. Membuat laporan akhir masa jabatan  periode kepengurusan UKK kepada BEM dan dekanat
  8. Pola kerja UKK berbasis kinerja sesuai dengan program kerja yang telah disahkan dalam rapat kerja internalnya masing-masing.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

 

Pasal 10

  1. Keanggotaan SEMA dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa FISIP Undip melalui Pemilu Raya (PEMIRA)fakultas dengan syarat-syarat serta mekanisme yang diatur dalam ketetapan SEMA.
  2. Kepengurusan SEMA terdiri atas Ketua Umum merangkap anggota, Sekretaris Umum merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota, Ketua Komisi  merangkap anggota, dan anggota SEMA lainnya sesuai dengan keputusan Sidang SEMA.
  3. Ketua umum SEMA dipilih langsung oleh anggota organisasinya sesuai dengan mekanisme di dalam SEMA dan tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir sebagai wujud tanggung jawab kepada konstituen.
  4. Jumlah maksimal pembagian anggota SEMA adalah 3 (tiga) orang dari jurusan, 3 (tiga) orang dari program studi, dan 1 (satu) orang dari UKK.
  5. Pengurus SEMA menjabat selama 1 periode
  6. Ketua SEMA menjabat selama 1 periode dan tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
  7. Tata kerja SEMA ditetapkan oleh Sidang SEMA.
  8. Dalam melaksanakan program kerjanya, SEMA berhak menunjuk sebuah kepanitiaan yang ditetapkan melalui Sidang SEMA.
  9. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SEMA bertanggungjawab kepada seluruh mahasiswa FISIP Undip.

Pasal 11

  1. Presiden BEM dan wakil presiden BEM dipilih dalam suatu mekanisme Pemilu Raya (PEMIRA) dan tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir sebagai wujud tanggung jawab kepada konstituen.
  2. Kepengurusan BEM terdiri atas pasangan presiden dan wakil presiden BEM dan struktur anggota kabinetnya.
  3. Keanggotaan kabinet dipilih melalui open recruitment.
  4. Masa kerja BEM adalah satu periode dan Presiden BEM dan wakil presiden BEM tidak dapat dipilih kembali.
  5. Tata kerja kepengurusan BEM dilaksanakan berdasarkan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SEMA FISIP Undip.
  6. Dalam melaksanakan tugasnya BEM bertanggungjawab kepada mahasiswa melalui SEMA.

Pasal 12

  1. Ketua Umum HMJ dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa jurusanya masing-masing malalui mekanisme Pemilu Raya (PEMIRA) dan tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir sebagai wujud tanggung jawab kepada konstituen.
  2. Kepengurusan HMJ terdiri atas Ketua Umum dan struktur anggotanya.
  3. Keanggotaan pengurus dipilih melalui open recruitment.
  4. Masa kerja HMJ adalah satu periode dan Ketua tidak dapat dipilih kembali.
  5. Tata kerja kepengurusan HMJ dilaksanakan berdasarkan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SEMA FISIP Undip.
  6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, HMJ mempertanggungjawabkan kegiatannya secara organisasional kepada BEM.

Pasal 13

  1. Ketua Umum HMPS dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa jurusanya masing-masing malalui mekanisme Pemilu Raya (PEMIRA) dan tidak dapat dipilih kembali sebelum masa jabatannya berakhir sebagai wujud tanggung jawab kepada konstituen.
  2. Kepengurusan HMPS terdiri atas Ketua Umum dan struktur anggotanya.
  3. Keanggotaan pengurus dipilih melalui open recruitment.
  4. Masa kerja HMPS adalah satu periode dan Ketua tidak dapat dipilih kembali.
  5. Tata kerja kepengurusan HMPS dilaksanakan berdasarkan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SEMA FISIP Undip.
  6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, HMPS mempertanggungjawabkan kegiatannya secara organisasional kepada BEM.

Pasal 14

  1. Ketua Umum UKK dipilih langsung oleh anggota organisasinya sesuai dengan mekanisme di dalam UKK tersebut.
  2. Kepengurusan UKK terdiri atas Ketua Umum dan struktur anggotanya.
  3. Keanggotaan pengurus dipilih melalui open recruitment.
  4. Masa kerja UKK adalah satu periode dan Ketua tidak dapat dipilih kembali.
  5. Tata kerja kepengurusan UKK dilaksanakan berdasarkan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SEMA FISIP Undip.
  6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UKK mempertanggungjawabkan kegiatannya secara organisasional kepada BEM.

BAB VI

BAGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

 

Pasal 15

BAB VII

BENTUK PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 16

  1. BEM, HMJ, HMPS, dan UKK bertanggung jawab untuk melaksanakan PPO dan GBHK yang telah ditetapkan oleh SEMA.
  2. Bagi setiap lembaga intra yang tidak mematuhi PPO dan GBHK akan deberi teguran baik berupa lisan ataupun tulisan.
  3. Ketika diberikan teguran sebanyak 2 kali maka akan diberikan sanksi berupa tidak diperbolehkannya mengadakan satu kali program kerja yang telah disahkan dan membayar denda berupa uang makasimal Rp1.500.000 yang digunakan untuk pengabdian masyarakat sebagai aplikasi Tri darma Perguruan Tinggi.
  4. Ketika diberikan teguran sebanyak 3 kali makan akan diberikan sanksi berupa pembekuan kepengurusan atas persetujuan dari pembantu dekan 3.

BAB VIII

PENUTUP

ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pokok Organisasi SEMA FISIP Undip  ini akan diatur dalam ketetapan Sidang Pleno SEMA FISIP UNDIP.
  2. Pedoman Pokok Organisasi SEMA FISIP Undip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  3. Dengan ditetapkanya Pedoman Pokok Organisasi SEMA FISIP Undip ini maka Pedoman Pokok Organisasi SEMA FISIP Undip sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga SEMA FISIP Undip 2014

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

SENAT MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS DIPONEGORO 2014

PEMBUKAAN

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan prinsip demokrasi yang saat ini hadir dalam aktivitas mahasiswa perlu dibentuk sebuah lembaga yang menjadi lembaga perwakilan dan wadah penyaluran aspirasi bagi seluruh mahasiswa. Selain itu, untuk mencapai kondisi sinergis antara seluruh lembaga intra di kampus FISIP perlu dibentuk sebuah lembaga legislatif yang bertugas untuk mengawasi lembaga eksekutif kampus.

Oleh karena itu dibentuklah Senat Mahasiswa (SEMA) FISIP UNDIP sebagai representasi mahasiswa untuk menyerap dan mengelola setiap aspirasi mahasiswa dan menjadi pengawas bagi seluruh lembaga intra yang lain untuk mewujudkan tujuan Universitas Diponegoro berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa FISIP Undip, sebagai berikut :

 

ANGGARAN DASAR

SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

 

BAB I

NAMA, DASAR DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disebut SEMA FISIP UNDIP.

Pasal 2

SEMA FISIP UNDIP yang semula bernama Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UNDIP dalam pembentukanya berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) yang ditetapkan oleh PRESMA FISIP UNDIP tertanggal 9 Nopember 1999, SK Dekan No. 07/SK/JO7.1.13/2000, SK Rektor No. 228/PP09/HE/1998.

Pasal 3

SEMA FISIP UNDIP berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

BAB II

LAMBANG DAN MAKNA

Pasal 4

Lambang SEMA FISIP UNDIP Berbentuk lingkaran dengan dasar warna abu-abu dan dengan bintang yang terdiri tiga warna, tulisan “SENAT MAHASISWA” berwarna hitam melingkar berada di dalam garis yang berwarna oranye diatas bintang dan tulisan “FISIP UNDIP” berwarna putih dibawah bintang.

Pasal 5

  1. Lingkaran pada gambar melambangkan kebulatan tekad SEMA FISIP UNDIP dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
  2. Tulisan “SENAT MAHASISWA FISIP UNDIP” melambangkan identitas lembaga SEMA FISIP UNDIP.
  3. Warna oranye pada gambar melambangkan identitas fakultas.
  4. Bintang pada gambar melambangkan cita-cita yang tinggi untuk mencapai tujuan SEMA FISIP UNDIP
  5. Sudut bintang ada lima melambangkan pancasila yang memiliki arti kesetiaan anggota SEMA FISIP UNDIP pada pancasila.
  6. Warna merah pada gambar melambangkan ketegasan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
  7. Warna hitam pada gambar melambangkan keteguhan dalam menjalankan amanah yang diberikan mahasiswa FISIP UNDIP
  8. Warna putih pada gambar melambangkan kesucian dan ketulusan dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

 

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan tertinggi ada di tangan mahasiswa FISIP UNDIP dan dijalankan melalui mekanisme perwakilan SEMA FISIP UNDIP.

BAB IV

SIFAT

Pasal 7

SEMA FISIP UNDIP bersifat terbuka yaitu organisasi yang berdasarkan aspirasi mahasiswa FISIP UNDIP.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

SEMA FISIP UNDIP bertujuan untuk ikut berperan serta mewujudkan kampus yang intelektual, religious dan egaliter dengan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 9

Usaha

  1. Melakukan fungsi pengawasan dan konsultasi terhadap kinerja seluruh lembaga intra FISIP UNDIP.
  2. Menampung, mengarahkan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa FISIP UNDIP terhadap setiap persoalan aktivitas kampus.
  3. Menggali potensi kreatif dan mengembangkan pemikiran serta penalaran mahasiswa FISIP UNDIP.
  4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dan non akademik seluruh elemen FISIP UNDIP.
  5. Membentuk pola pengarahan dan pengembangan mahasiswa melalui kegiatan yang terpadu untuk mendukung tujuan organisasi.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI.

Pasal 10

Kepemimpinan SEMA

  1. Kepemimpinan SEMA bersifat kolegial.
  2. Kedudukan ketua umum adalah sebagai koordinator yang bersifat instruktif.
  3. Untuk membantu tugas ketua umum dibentuk sekretaris umum, bendahara umum, dan komisi-komisi.

BAB VII

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

Sumber Dana

  1. Sumber dana SEMA FISIP UNDIP berasal dari dana kemahasiswaan Fakultas dan Iuran wajib Anggota SEMA FISIP UNDIP
  2. Sumber dana lain yang sah dan halal serta tidak mengikat.

 

Pasal 12

Alokasi Dana

  1. Dana SEMA FISIP UNDIP dipergunakan sepenuhnya untuk mewujudkan tujuan SEMA FISIP UNDIP.
  2. Pengalokasian dana diatur dalam rapat koordinasi lembaga kemahasiswaan di lingkungan FISIP UNDIP.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

  1. Perubahan anggaran dasar SEMA FISIP UNDIP dilakukan oleh sidang istimewa.
  2. Perubahan anggaran dasar dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya ½ n+1 dari keseluruhan anggota SEMA FISIP UNDIP.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga SEMA FISIP UNDIP dan sidang pleno SEMA FISIP UNDIP.
  2. Anggaran dasar SEMA FISIP UNDIP berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

  1. Anggaran Dasar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga.
  2. Dengan ditetapkannya anggaran dasar ini maka anggaran dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

  1. Keanggotaan SEMA tidak membeda-bedakan latar belakang suku, etnis, agama, golongan, status sosial, dan sebagainya.
  2. Anggota SEMA adalah mahasiswa FISIP UNDIP yang terpilih melalui mekanisme Pemilu Raya.
  3. Anggota SEMA FISIP UNDIP tidak diperkenankan tergabung dalam struktural organisasi intra Kampus lain selain SEMA FISIP UNDIP

Pasal 2

Hak-Hak Anggota

  1. Dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi hanya memiliki hak suara dan hak bicara.
  2. Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.
  3. Bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan organisasi.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

  1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan, dan keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi.
  2. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.
  3. Aktif melaksanakan tujuan, usaha, dan program-program organisasi tanpa terkecuali.

Pasal 4

Kehilangan Keanggotaan

  1. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis  serta mendapat persetujuan Ketua Senat dan Pembantu Dekan III
  2. Tidak menghadiri agenda SEMA sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa seijin Ketua Senat FISIP Undip sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap konstituen.
  3. Kehilangan status sebagai mahasiswa.
  4. Meninggal Dunia.
  5. Mekanisme pasal 4 ayat 2 akan dilakukan sepengetahuan anggota SEMA FISIP UNDIP yang direkomendasikan oleh ketua SEMA FISIP UNDIP.

BAB II

Struktur Organisasi SEMA

Pasal 5

Kepemimpinan Senat Mahasiswa

  1. Kepemimpinan SEMA bersifat kolegial di mana setiap kedudukan anggota SEMA adalah sejajar.
  2. Kedudukan Ketua Umum adalah koordinator yang bersifat instruktif.
    • Untuk membantu Ketua Umum dibentuk Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Komisi-Komisi.

Pasal 6

Kepengurusan SEMA

  1. Dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih di dalam sidang SEMA.
  2. Apabila Ketua Umum berhalangan, fungsi Ketua Umum dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Umum.
  3. Ketua Umum bertugas menggerakkan fungsi organisasi
  4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dapat membentuk Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan  Komisi-Komisi.
  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi-Komisi yang berada dibawahnya.
  6. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum bertanggungjawab kepada Sidang Umum SEMA FISIP UNDIP.

Pasal 7

Sidang-Sidang SEMA

  1. Pengambilan kebijakan SEMA dilakukan melalui Sidang SEMA.
  2. Sidang SEMA terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, sidang istimewa, dan sidang paripurna.
  3. Sidang SEMA sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 1/2n+1 dari jumlah anggota SEMA.
  4. Setiap keputusan dalam Sidang SEMA pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
  5. Keputusan Sidang SEMA mengikat ke dalam dan keluar SEMA FISIP UNDIP yaitu ke dalam internal SEMA sendiri maupun seluruh lembaga intra FISIP UNDIP.

BAB III

Pasal 8

Tugas dan Wewenang SEMA

  1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan sidang SEMA lainya.
  2. Mengadakan rapat koordinasi lembaga intra FISIP UNDIP sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap intra.
  3. Menjadi Steering Comitee (SC) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM, HMJ/HMPS, UKK.
  4. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) FISIP UNDIP pada seluruh lembaga intra di FISIP UNDIP, baik BEM, HMJ/HMPS, ataupun UKK.
  5. Memberikan sanksi berupa peringatan lisan maupun tertulis sebanyak 2 kali kepada lembaga intra FISIP Undip yang tidak mematuhi Pedoman Pokok Organisasi (PPO) FISIP Undip dengan persetujuan dari Dekanat
  6. Bila dipandang perlu, SEMA berwenang mengupayakan penyelesaian konflik pada setiap lembaga intra yang ada di FISIP UNDIP.
  7. Menyelenggarakan Pemilu Raya FISIP UNDIP  sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai agenda suksesi kepengurusan seluruh lembaga intra yang ada di FISIP UNDIP.
  8. Menegakkan disiplin organisasi intra FISIP UNDIP berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) FISIP UNDIP.

BAB IV

Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan

Pasal 9

Aturan Tambahan

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam ketetapan Sidang Pleno SEMA FISIP UNDIP.
  2. Anggaran Rumah Tangga SEMA FISIP UNDIP berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

  1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar
  2. Dengan ditetapkannya anggaran dasar ini maka AD/ART sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

KETETAPAN

SENAT MAHASISWA

FISIP UNDIP

2014


Nomor : 03/TAP/SEMAFISIP/UNDIP/S.M.1.4/I/2014

 

Tentang

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SEMA FISIP UNDIP 2014

  • Menimbang
  1. Bahwa Untuk Kelancaran Kinerja SEMA FISIP UNDIP 2014 Perlu Adanya AD/ART SEMA FISIP UNDIP 2014
  2. Bahwa SEMA FISIP UNDIP 2014 Sebagai Penyelenggara Sidang Perlu mempersiapkan AD/ART SEMA FISIP UNDIP 2014 Tersebut
  3. Bahwa AD/ART SEMA FISIP UNDIP 2014 Tersebut perlu disahkan dalam forum Sidang SEMA FISIP UNDIP 2014
  • Mengingat
  1. Pasal 9, Anggaran Dasar SEMA FISIP UNDIP
  2. Pasal 7, Anggaran Rumah Tangga SEMA FISIP UNDIP
  • Memperhatikan  
  1. Hasil-hasil Pemilu Raya 2013 tentang keanggotaan SEMA FISIP UNDIP 2014
  2. Pembahasan AD/ART SEMA FISIP UNDIP 2014 oleh Presidium Sementara

 

MEMUTUSKAN

 

  • Menetapkan     : AD/ART SEMA FISIP UNDIP 2014

Pertama : Mengesahkan AD/ART SEMA FISIP UNDIP 2014

Kedua               : AD/ART SEMA FISIP UNDIP 2014 yang dimaksud dalam ketetapan ini adalah sebagaimana terlampir.

Ketiga               : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      : Semarang

Hari                  : Sabtu

Tanggal            : 11 November 2013

Pukul                : 12.08 Wib

 

 

                  Ketua Senat                                     Sekretaris Umum

 

 

Ahmad Hasyemi M.                                 Yanuar Deny P.

(14010112120005)                                (14010112130083)

Mengetahui

Pembantu Dekan III

FISIP Undip

  

Drs. Wahyu Hidayat, Msi

1955803241988031001

Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan 2014

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN

 

BAB I

PENDAHULUAN

 A.  DASAR PEMIKIRAN

Salah satu Sumber Daya Manusia dalam pembangunan nasional yang merupakan potensi vital dan strategis serta mempunyai karakteristik khusus adalah mahasiswa. Oleh karenanya pengembangan mahasiswa tidak mutlak dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik yang dimilikinya, agar nilai lebih yang dimilikinya sebagai sumber daya pembangunan dapat diaktualisasikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Oleh karena mahasiswa juga merupakan bagian dari pemuda Indonesia, maka pengembangan kemahasiswaan dilakukan selaras dengan pola umum pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia.

Pengembangan kemahasiswaan diarahkan agar mahasiswa mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan, berjiwa penuh pengabdian, serta memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Fenomena yang terjadi di FISIP pada tahun-tahun belakangan ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara lembaga mahasiswa dan tingkat partisipasi mahasiswa yang rendah dalam bidang keorganisasian dan politik. Untuk itu sudah selayaknya lembaga kemahasiswaan di FISIP mampu memberikan rangsangan-rangsangan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa FISIP Undip agar lebih tanggap terhadap permasalahan-permasalahan sekitarnya.

B.   PENGERTIAN

Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) adalah suatu haluan garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak masyarakat FISIP Undip yang pada hakikatnya merupakan Pola Umum pengembangan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh SEMA FISIP dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga intra kampus FISIP Undip.

Pola umum pengembangan kemahasiswaan tersebut merupakan serangkaian pokok-pokok pikiran dan program kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang dirancang secara

menyeluruh, terarah dan terpadu. Rangkaian program yang dimaksud merupakan usaha-usaha untuk membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam lingkup kemahasiswaan FISIP Undip.

C.  MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya GBHK ini adalah untuk memberikan arah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BEM FISIP Undip dengan tujuan agar terdapat keselarasan dalam perencanaan program kegiatan kemahasiswaan. Dengan demikian segenap aspirasi mahasiswa dapat tersalurkan melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan yang dapat diwujudkan secara teratur dan terarah bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

  1. D.  SASARAN

Sesuai dengan dasar dan tujuan tersebut di atas, maka pengembangan kemahasiswaan diselenggarakan secara terintegrasi dalam kesatuan system pendidikan tinggi dan diarahkan pada sasaran pengembangan meliputi :

1.   Sikap ilmiah demokratis

Dalam rangka pembentukan insan cendekiawan, maka mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan analisa yang tajam, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif, kreatif, bebas dan bertanggungjawab serta tidak meninggalkan sifat sederhana dengan tetap berpegang dan bersumber pada nilai-nilai demokratis baik dalam pemikiran maupun perilaku sehingga tercipta mahasiswa-mahasiswa yang mampu berpikir dan bertindak demokratis.

  1. Sikap profesionalisme

Mahasiswa sudah seharusnya mempunyai keinginan untuk mencapai tingkat kemantapan yang lebih tinggi dan mempunyai etika profesi. Hal ini disebabkan mahasiswa bukan hanya sebagai pemikir tetapi juga harus mampu melakukan aksi secara produktif, efektif dan efisien sesuai ruang garapan.

  1. Religius

Nilai-nilai religi harus selalu menjadi sumber dan landasan dalam setiap tingkah laku dan pemikiran. Untuk itu, sejauh mungkin diusahakan terdapat keseimbangan antara peningkatan IPTEK dan IMTAQ guna mewujudkan kampus yang religius.

 

E. ASAS PENGEMBANGAN

Setiap penjabaran GBHK untuk program-program kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus bersumber pada asas-asas :

  1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa segala usaha dan kegiatan pengembangan kemahasiswaan dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik.

  1. Asas Demokrasi

Bahwa kebijakan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan otoritas kewenangan semata. Dengan demikian, sistem pengambilan keputusan yang mengacu kepada pemikiran diktatorial harus dihindarkan.

  1. Asas Adil dan Merata

Bahwa pengembangan kemahasiswaan diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapis mahasiswa. Pemihakan atas kelompok dan atau golongan tertentu tidaklah dibenarkan. Setiap mahasiswa berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan subyek dan obyek pengembangan.

  1. Asas Manfaat

Bahwa segala kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang dilakukan haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa FISIP Undip dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, kapasitas dan integritas mahasiswa.

  1. Asas Kepercayaan Diri Sendiri

Bahwa setiap kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang dilakukan harus mendasarkan diri pada kepercayaan dan kemampuan sendiri dari lembaga kemahasiswaan yang ada.

  1. Asas Transparansi

Bahwa setiap kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus dilakukan secara transparansi baik pada tahap perencanaan maupun sesudah pelaksanaan dalam bidang pendanaan dan kepanitiaan.

 

 

BAB II

POLA KEBIJAKAN UMUM

  1. BIDANG PENALARAN MAHASISWA
  1. Dasar pemikiran

Mahasiswa sebagai  bagian dari masyarakat intelektual dituntut untuk senantiasa mampu berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya dan dituntut untuk mampu menyampaikan gagasan segar yang konstruktif, kreatif, inovatif sehingga mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri (intern) dan juga masyarakat pada umumnya (ekstern).

Terjadinya penurunan dalam budaya ilmiah di kalangan mahasiswa FISIP Undip belakangan ini merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh civitas akademika, terlebih lembaga kemahasiswaan yang ada untuk senantiasa memberikan dorongan dan rangsangan bagi penciptaan dan pengembangan budaya ilmiah di kalangan mahasiswa FISIP Undip.

  1. Bentuk kegiatan yang dijabarkan dari dasar pemikiran di atas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Pengembangan kegiatan tersebut harus memperhatikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  2. Kegiatan yang mendorong pengembangan penalaran mahasiswa didasarkan atas kebebasan mengungkapkan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan moral.
  3. Kegiatan juga harus memperhatikan keilmuan dan profesionalisme sehingga mampu memberikan hasil pengkajian yang bermutu dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta masyarakat di mana kegiatan menumbuhkan kepekaan sosial secara ilmiah dan moral.
  4. Karakteristik dan kecenderungan civitas akademika pada khususnya sudah mencakup semua dan masyarakat secara umum sehingga kegiatan yang dilakukan memiliki relevansi dengan karakteristik yang ada.
  5. Kegiatan yang dilakukan harus memiliki dan menumbuhkan rangsangan dan dorongan untuk membentuk insan sosial intelektual, profesional, religius.
  6. Menumbuhkembangkan kemampuan, penalaran dalam rangka menciptakan mahasiswa yang berkualitas (intelektual, professional, dan religius).
  7. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka ikut serta menciptakan masyarakat yang berkualitas.
  8. Menumbuhkembangkan mahasiswa FISIP Undip untuk tanggap terhadap perkembangan situasi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.
    1. Menciptakan sikap ilmiah agar mahasiswa dalam pembentukannya sebagai insan cendekiawan mampu bersikap kritis, kreatif dan bertanggungjawab secara moral dan keilmuan.
    2. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan pola pikir yang profesional, ilmiah, demokratis dan religius.
    3. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM, sedapat mungkin melibatkan semua jurusan/ program studi dan UKK serta mengikutsertakan seluruh komponen mahasiswa yang ada di lingkungan kampus FISIP Undip.
    4. Memberdayakan potensi, baik individual (yang ditekankan pada mahasiswa) ataupun organisasi legal formal.
    5. Mengkondisikan mahasiswa FISIP Undip untuk tanggap terhadap perkembangan situasi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan dalam lingkup regional dan nasional.
    6. Menumbuhkan budaya menulis pada mahasiswa FISIP Undip.
      1. Pengkajian antara lain berbentuk pendidikan latihan, kelompok studi, dan lain-lain.
      2. Diskusi , baik berbentuk seminar, panel, timbangan buku dan lain-lain.
  1. Pengembangan kegiatan di bidang penalaran harus diarahkan pada pencapaian tujuan :
  1. Sasaran yang hendak dicapai, yaitu :
  1. Prioritas dari kegiatan penalaran mahasiswa adalah sebagai berikut :
  1. Wujud dari kegiatan penalaran, tanpa mengikat kreatifitas, antara lain meliputi :

 

  1. BIDANG MINAT BAKAT
  1. Dasar pemikiran

Kurangnya partisipasi mahasiswa dalam berbagai aktivitas di luar jam kuliah selama ini semakin menjauhkan cita ideal kampus FISIP Undip sebagai wahana pengolahan dan pengembangan berbagai potensi diri.

  1. Bidang minat dan bakat harus mampu memberi nilai positif bagi kondisi FISIP ini, khususnya melalui kegiatan-kegiatan olah raga dan seni budaya.
  2. Bidang minat dan bakat harus mampu mengkoordinasikan seluruh minat dan bakat mahasiswa FISIP. Hal ini diperlukan untuk merubah orientasi bidang minat dan bakat dari sekedar penyaluran dan menampung ke arah pencapaian  prestasi. Pencapaian   prestasi ini harus   berbasis pada keadaan dan kecenderungan mahasiswa dan fasilitas yang tersedia. Beberapa minat dan bakat yang secara tradisi tumbuh  di lingkungan FISIP harus diprioritaskan untuk dapat dikembangkan ke arah pencapaian prestasi.
  3. Bidang minat dan bakat merupakan wadah penyaluran aktivitas dan kreativitas mahasiswa dalam bidang olahraga, seni budaya, dan bidang lainnya. Seluruh aktivitas seni budaya itu berdasarkan pada konsep pengorganisasian, penciptaan iklim yang kondusif dan penumbuhan partisipasi  mahasiswa. Dengan konsep kegiatan seperti ini, diharapkan bukan hanya prestasi yang menjadi  sasaran utama, tetapi juga partisipasi  mahasiswa dalam aktivitas olahraga, seni dan budaya yang menghasilkan kegairahan mahasiswa dalam berkreasi sehingga mampu mendorong tingkat kepedulian yang lebih kritis dari mahasiswa FISIP terhadap aktivitas-aktivitas ekstra kuliah.
  4. Pengembangan minat dan bakat harus bertujuan :
  1. Menumbuhkan aktivitas-aktivitas alternatif dalam bidang olahraga dan seni budaya.
  2. Pengembangan minat dan bakat ke arah pencapaian prestasi.
  3. Menumbuhkan partisipasi dan kepedulian yang lebih luas bagi mahasiswa FISIP terhadap aktivitas-aktivitas kemahasiswaan di FISIP pada umumnya dan seni budaya pada khususnya.
  4. Mengoptimalkan upaya pengakomodasian minat dan bakat seluruh mahasiswa FISIP.
  5. Secara organisatoris kegiatan ini akan dikelola oleh salah satu bidang dalam BEM FISIP.
  6. Sasaran kegiatan minat bakat ini adalah mahasiswa FISIP.
  1. Sasaran kegiatan
  1. Skala prioritas

Pengembangan kegiatan bidang olahraga dan seni budaya dilakukan secara proporsional yang mengacu pada prestasi yang telah dicapai dan melihat kondisi yang ada di FISIP.

  1. Bentuk kegiatan
  1. Pengorganisasian, meliputi :

-         Memantapkan wadah/media yang telah ada.

-         Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain di FISIP maupun di luar FISIP.

-         Penyusunan agenda kegiatan yang teratur dan sistematis.

-         Pengkoordinasian dan evaluasi kegiatan secara sistematis.

 

  1. BIDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA
  1. Dasar Pemikiran
  1. Dalam dunia kemahasiswaan, masalah kesejahteraan mahasiswa tentunya tidak terlepas dari hal-hal akademis (proses belajar mengajar dan perkuliahan) dan juga masalah non akademis di mana dalam hal ini mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang memuaskan serta mengeluarkan pendapat di samping kewajiban yang harus dipenuhi.
  2. Kesejahteraan mahasiswa merupakan hal yang sangat fundamental. Dengan adanya suatu kesejahteraan, mahasiswa akan dapat lebih mudah  menempatkan dirinya sebagai insan akademis yang memiliki kemampuan berpikir, daya kritis dan kreativitas.
  3. Adanya jaminan kebebasan berpendapat mahasiswa terhadap kebijakan lembaga kemahasiswaan dalam rangka mewujudkan iklim demokrasi dalam lembaga kemahasiswaan.
  4. Penciptaan sistem birokrasi kampus yang fleksibel sehingga mahasiswa akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, mudah dan sederhana dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip  profesionalisme.
  5. Perlunya keterlibatan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat fakultas sehingga keputusan yang diambil tidak dilakukan secara sepihak tanpa ada masukan dari mahasiswa (koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan di FISIP).
  6. Perlunya dibentuk lembaga kemahasiswaan di FISIP yang berfungsi untuk menampung permasalahan-permasalahan kemahasiswaan, baik akademis maupun non akademis.
  1. Untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa yang lebih baik, maka diperlukan usaha-usaha penciptaan kehidupan kampus yang lebih baik demi kelancaran proses akademik dan non akademik, dengan cara :
  1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan bidang kerja penelitian sebagai salah satu wujud pengabdian pada masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi sebuah ajang pencarian solusi bagi masalah ekonomi, sosial budaya, politik yang dihadapi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih dikarenakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumberdaya yang cukup dan loyalitas yang tinggi dan penggarapan yang professional. Selain itu, fungsi litbang akan sangat menentukan bagi maju mundurnya organisasi.

  1. Dasar pemikiran

Posisi mahasiswa selain sebagai komunitas intelektual, merupakan bagian integral dari komunitas masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, mahasiswa mempunyai tanggung jawab ganda yang harus diupayakan berjalan seiring dan saling mendukung. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat perlu diaktualisasikan dan dielaborasikan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan pada aktivitas internal mahasiswa.

  1. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat mendorong terciptanya kondisi yang mewujudkan dinamika keorganisasian dan dinamika ilmu pengetahuan di bidang sosial politik secara continue.

Untuk menciptakan tujuan tersebut, perlu dirumuskan bentuk-bentuk kegiatan yang mencakup :

  1. Memfungsikan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai litbang dari BEM FISIP yang berorientasi lebih ke dalam dengan tetap memperhatikan dinamika realitas sosial yang berkembang di masyarakat.
  2. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada skala yang lebih luas.
  3. Pemberdayaan dan pengoptimalan peran lembaga-lembaga kemahasiswaan, baik SEMA, BEM, HMJ, HMPS dan UKK.
  4. Penelitian yang sifatnya  berkaitan dengan kehidupan kampus, seperti studi banding dan atau bentuk penelitian lain.
  5. Mengintensifkan diskusi-diskusi dan kajian ilmiah tentang penelitian-penelitian pihak lain.
  6. Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian, baik untuk bidang yang bersangkutan maupun kerjasama dengan pihak-pihak lain.
  7. Pembinaan SDM melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.
  8. Bakti sosial dan bina masyarakat  perlu diupayakan sebagai bentuk pemberdayaan kehidupan masyarakat serta wahana komunikasi dan sarana tukar menukar informasi secara langsung (dalam bentuk desa binaan FISIP Undip)
  9. Pengabdian masyarakat dalam bentuk seperti : bakti sosial, program peduli dan sebagainya yang dilaksanakan secara terarah dan terpadu melibatkan komponen-komponen kemahasiswaan yang ada di FISIP.
  1. Rekomendasi untuk BEM FISIP
  1. BIDANG KEUANGAN

Keuangan merupakan masalah yang sangat mendasar bagi suatu kegiatan. Terkadang dana dijadikan ‘kambing hitam’ akan eksistensi kegiatan, terlebih kegiatan  kemahasiswaan di mana sampai saat ini mahasiswa belum mampu dan belum mempunyai kesempatan untuk mengelola keuangan secara mandiri dan independen.

Adapun beberapa agenda keuangan adalah :

  1. Mengupayakan adanya transparansi penggunaan dana kemahasiswaan fakultas.
  2. Agar terciptanya tertib keuangan, salah satunya adalah dengan pemberitahuan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban kepada Fakultas) dari HMJ, HMPS dan UKK kepada BEM.
  3. Perlunya rapat evaluasi keuangan dalam sebuah rapat terbatas BEM persetengah semester (setiap 3 bulan) antara pengurus BEM, SEMA, HMJ, HMPS dan UKK.

BAB III

KEBIJAKAN KOMISI SENAT MAHASISWA

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja SEMA, maka dibentuk komisi-komisi sebagai berikut:

I. KOMISI A : LEGISLASI

a. Gambaran Umum

Mengingat perlunya aturan pelaksana untuk memperlancar kegiatan lembaga kemahasiswaan, maka dibentuk komisi legislasi yang bertujuan menciptakan keharmonisan di lingkungan FISIP Undip.

b. Kebijakan Umum

Adanya kebijakan umum komisi legislasi ditujukan pada pengawasan terhadap pelaksanaan produk-produk hukum SEMA yang berlaku dan mengikat lembaga kemahasiswaan di lingkungan FISIP Undip.

1)        Prinsip-Prinsiip :

a)    Menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan FISIP Undip untuk mematuhi dan melaksanakan produk-produk hukun yang berlaku.

b)   Komisi legislasi dimungkinkan untuk mengajukan masukan dan rancangan aturan untuk mewujudkan keharmonisan di lingkungan FISIP Undip.

c)    Dalam membuat rancangan aturan, komisi hukum menerima masukan dari lembaga kemahasiswaan yang ada, mahasiswa secara pribadi dan pihak-pihak yang terkait lainya.

d)   Komisi ini juga dimungkinkan mengadakan kegiatan berupa analisis atau peninjauan terhadap kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak pimpinan universitas dan fakultas.

2)      Faktor penunjang pelaksanaan :

a)     Adanya kesadaran akan perlunya diselenggarakan aturan-aturan untuk menunjang kelancaran kegiatan dan menciptakan keharmonisan antar lembaga kemahasiswaan.

b)    Adanya keterbukaan untuk menerima masukan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan aturan yang dihasilkan oleh komisi ini.

c. Kebijakan Khusus :

1)    Kriteria-kriteria           :

a)   Bentuk                  :Polling dan Kotak Saran

Skala prioritas       :Merangkum masukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan aturan dan penerapanya dalam keserasian lembaga kemahasiswaan.

Ruang lingkup      : FISIP Undip

b) Bentuk                   : Rekomendasi, saran, dan teguran

Skala prioritas       : Rekomendasi, saran, dan teguran yang diberikan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas.

Ruang lingkup      : FISIP Undip

c)  Bentuk                               : Pembuatan draft tata tertib, Amandemen PPO/GBHK dan aturan-aturan yang lain.

Skala prioritas       : Hasil-hasil dari kegiatan ini ditujukan sebatas untuk mempermudah proses pengambilan keputusan bagi lembaga-lembaga yang memerlukan.

Ruang lingkup      : FISIP Undip

d)  Bentuk                              : Analisis kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, pihak pimpinan universitas dan fakultas.

Skala prioritas       : Menilai kejanggalan-kejanggalan hukum, mengevaluasi dan memberikan pandangan terhadap kebijakan dan aturan hukum tersebut.

Ruang lingkup      : Nasional, daerah, universitas, fakultas.

2)    Tolak ukur keberhasilan :

a)      Terciptanya konektivitas di lingkungan FISIP Undip bagi lembaga-lembaga kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

b)     Adanya aturan-aturan yang jelas dan tegas sebagai acuan bagi lembaga kemahasiswaan.

c)      Adanya masukan dari mahasiswa tentang perumusan aturan tersebut.

d)     Dikeluarkannya pandangan-pandangan terhadap kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan.

II. KOMISI B : PENGAWASAN INTRA

  1. Gambaran Umum

Komisi Pengawasan Intra ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan yang berguna bagi lembaga kemahasiswaan di lingkungan FISIP Undip dan mengawasi jalannya PPO dan GBHK. Adanya lembaga kemahasiswaan yang masih relatif muda dan atau organisasi yang sudah terbilang memiliki reputasi namun mengalami penurunan kinerja kepengurusan, mengisyaratkan diperlukanya sebuah wadah yang mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi tersebut.

  1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum komisi pengawasan intra mengarah pada penciptaan ide-ide yang merangsang kreativitas kepengurusan lembaga kemahasiswaan, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai PPO dan GBHK.

1)     Prinsip-prinsip :

a) Asas kekeluargaan dan gotong royong

Sesama anggota keluarga besar FISIP Undip mempunyai tanggungjawab yang sama dalam upaya mencapai kondisi yang lebih baik.

b) Asas saling menghargai

Dalam usaha-usaha melakukan fungsi pembinaan dan pengembangan organisasi hendaknya tetap dalam batasan-batasan etika.

c) Komisi ini dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mengelola lembaga kemahasiswaan.

2)   Faktor penunjang pelaksanaan :

a) Keinginan bersama untuk mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik.

b)  Konsistensi dari pengurus organisasi yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah pengembangan organisasi.

c) Dukungan dari pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan organisasi.

  1. Kebijakan Khusus

1) Kriteria-kriteria :

a) Bentuk                    : Sharing

Skala prioritas     :Dengan pembicaraan yang terbuka mengenai permasalahan-permasalahan organisasi.

Ruang lingkup    : FISIP Undip

b) Bentuk                    : Dialog antar lembaga kemahasiswaan

Skala prioritas     : Sosialisasi kegiatan, antisipasi terhadap potensi-potensi permasalahan dan sinergisasi kegiatan-kegiatan.

Ruang lingkup    : FISIP Undip

c) Bentuk                    : Kajian dan Penelitian

Skala prioritas     :Mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan-permasalahan lembaga kemahasiswaan.

Ruang lingkup    : FISIP Undip

d) Bentuk                    : Upgrading dan Pelatihan Organisasi

Skala Prioritas     : Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan

Ruang lingkup    : FISIP Undip

2) Tolak Ukur Keberhasilan :

a) Terpecahkanya permasalahan lembaga kemahasiswaan di FISIP Undip.

b) Terbinanya hubungan yang sinergis, selaras dan harmonis antar lembaga kemahasiswaan.

c) Meningkatnya kemampuan dan kecakapan berorganisasi para fungsionaris lembaga-lembaga kemahasiswaan.

III. KOMISI C : ADVOKASI

  1. Gambaran Umum

Dalam era globalisasi saat ini mahasiswa dapat memahami secara mendalam dan cepat tanggap terhadap segala permasalahan dan perubahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sekaligus mencari alternatif pemecahan melalui kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan ini menitikberatkan pada fungsi sosial mahasiswa dan masyarakat yang berdasarkan rasa ketaqwaan dan keimanan  pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat dipersiapkan kader mahasiswa yang mempunyai sikap dan mental yang bercirikan sosial-religius dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

  1. Kebijakan Umum

Adapun kebijakan umum pada komisi Advokasi ditujukan untuk membina serta mendorong tumbuhnya rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial pada masyarakat serta mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan dapat mendorong timbulnya nilai-nilai baru yang positif, sehingga mendorong terciptanya situasi yang sosial-religius yang mantap menuju kea rah perkembangan dan perubahan sosial demi terwujudnya kesejahteraan dan kesatuan di tengah-tengah mahasiswa.

1)      Prinsip-prinsip :

a)      Asas Manfaat

Kegiatan diusahakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan masyarakat.

b)     Asas Keseimbangan

Kegiatan diusahakan pada keseimbangan antara ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, orientasi pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian masyarakat.

c)      Asas Kekeluargaan dan gotong-royong

Kegiatan dilaksanakan dengan rasa kekeluargaan dan gotong-royong tanpa membedakan antara mahasiswa atau dengan masyarkat.

2)      Titik berat pelaksanaan :

a)      Pembinaan dan pengembangan proses keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menuju ke arah kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan dinamis.

b)     Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.

c)      Menampung keluhan dan segala permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan mahasiswa.

d)     Pembinaan potensi SDM dalam masyarkat untuk menumbuhkan, membina dan mengembangkan potensi-potensi dinamika masyarakat.

c. Kebijakan Khusus

1) Kriteria-kriteria :

a) Bentuk                     : Penyuluhan masyarkat

Skala prioritas          :Memberikan penyuluhan, informasi dan pembinaan terhadap masyarakat terutama masyarakat pedesaan atau masyarakat miskin kota.

Ruang lingkup         : Pedesaan atau daerah miskin kota.

b) Bentuk                    : Penyaluran aspirasi mahasiswa

Skala prioritas          :Menampung dan menyalurkan aspirasi berupa permasalahan kesejahteraan mahasiswa seperti permasalahan beasiswa, biaya-biaya pendidikan, fasilitas kampus dan lain-lain.

Ruang lingkup         : FISIP Undip

c) Bentuk                     : Bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan

Skala prioritas          :Turut mendukung kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan seperti pengajian, persekutuan doa, kuliah agama dan kegiatan lain yang bertujuan mempertebal keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ruang lingkup         : FISIP Undip

2) Tolak Ukur keberhasilan :

a) Sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian masyarakat.

b) Menghasilkan input-input baru yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

c) Meningkatkan kecintaan dan pengabdian kepada almamater.

IV. KOMISI D : KEBIJAKAN PUBLIK

  1. Gambaran Umum

Komisi Kebijakan Publik ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan aturan-aturan tambahan bagi lembaga kemahasiswaan pada khususnya dan mahasiswa FISIP UNDIP pada umumnya di luar Peraturan Pokok Organisasi demi terciptanya ketertiban organisasi. Berbaai permasalahan yang timbul setelah peraturan pokok organisasi disahkan dan berbagai hal mengenai ketertiban mahasiswa FISIP UNDIP yang belum ditetapkan menandakan diperlukannya sebuah komisi yang harus selalu memantau segala bentuk permasalahan dan perubahan serta membijakan kebijakan secara efektif.

 

  1. Kebijakan Umum

Adapun kebijakan umum pada komisi kebijakan publik ditujukan untuk menjaga berbagai perubahan situasi dan permasalahan yang timbul sehingga ketertiban lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa FISIP UNDIP dapat selalu terjaga. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mereduksi permasalahan-permasalahan mahasiswa secara dinamis serta menambahkan aturan yang dibutuhkan.

3)      Prinsip-prinsip :

a)      Asas Manfaat

Kegiatan diusahakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan masyarakat.

b)     Asas Perkembangan

Kegiatan diusahakan selalu mengikuti perkembangan situasi kampus serta dapat memberikan pengaruh dalam mereduksi permasalahan.

c)      Asas ketertiban

Kegiatan diusahakan bersifat menjaga ketertiban bagi lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa.

d)     Mengkondisikan iklim yang demokratis dalam kehidupan kampus dan  berperan aktif dalam usaha perbaikan kehidupan di luar kampus

e)      Melakukan pengolahan dan perumusan segala permasalahan yang berkembang di masyarakat kampus dan di luar kampus.

f)       Memberikan suatu tatanan informasi yang berdasarkan kejujuran dan kebenaran fakta kepada masyarakat kampus dan di luar kampus.

g)      Berperan aktif dalam menyikapi wacana dan kebijakan public.

h)      Menjaga independensi lembaga kemahasiswaan baik kedalam dan keluar kampus.

4)      Titik berat pelaksanaan :

a)      Adanya kesadaran akan perlunya diselenggarakan aturan-aturan tambahan untuk menunjang kelancaran kegiatan dan menciptakan ketertiban bagi lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa FISIP UNDIP

b)     Adanya keterbukaan untuk menerima masukan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan aturan tambahan yang dibuthkan komisi ini.

c)      Keinginan bersama untuk mengembangkan organisasi kea rah yang lebih baik.

c. Kebijakan Khusus

1) Kriteria-kriteria :

a) Bentuk                     : Penyaluran aspirasi mahasiswa

Skala prioritas          :menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk penerapan aturan tambahan

Ruang lingkup         : FISIP UNDIP

b) Bentuk                    : Pengawasan penerapan aturana

Skala prioritas          :menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk pengawasan aturan tambahan.

Ruang lingkup         : FISIP Undip

agama dan kegiatan lain yang bertujuan mempertebal keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ruang lingkup         : FISIP Undip

2) Tolak Ukur keberhasilan :

a) Tereduksinya segala bentuk permasalahan dalam kampus fisip undip

b)Terjaganya ketertiban lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa FISIP UNDIP.

V. KOMISI E: EKSTERNAL

a. Gambaran Umum

Komisi eksternal ini dibentuk dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dengan lembaga lain diluar lingkungan FISIP UNDIP.

Kebijakan Umum:

Kebijakan umum komisi external mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama antar lembaga.

1)      Prinsip-prinsip:

a)      Asas manfaat

Meningkatkan performa SEMA dengan adanya pola kerjasama lain di luar lingkungan FISIP UNDIP.

b)      Komisi ini dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan baik dengan lembaga kemahasiswaan ataupun lembaga lain di luar itu demi peningkatan kualitas organisasi.

2)      Faktor penunjang pelaksanaan :

a)      Keinginan bersama untuk mengembangkan organisasi kearah yang lebih baik

b)      Konsistensi dari pengurus organisasi yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah pengembangan organisasi.

Kebijakan Kusus :

1)      Kriteria-kriteria:

a)   Bentuk            :        Sharing

Skala prioritas:         Pembicaraan yang terbuka mengenai permasalahan permasalahan organisasi.

Ruang lingkup:         lokal,regional,nasional,internasional

b)   Bentuk            :        Kerjasama antar lembaga

Skala priorotas:        Sosialisasi kegiatan, antisipasi terhadap potensi-potensi permasalahan

Ruang lingkup:         lokal, regional, nasional, internasional.

3)         Tolak ukur keberhasilan

a)   Menjalin relasi dengan lembaga lain di luar lingkungan FISIP UNDIP

b)   Terbinanya hubungan yang sinergis, selaras dan harmonis antar lembaga.

c)   Meningkatnya kemampuan dan kecakaan berorganisasi para fungsionaris lembaga-lembaga kemahasiswaan

BAB IV

PENUTUP

ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

 

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan SEMA FISIP Undip  ini akan diatur dalam ketetapan Sidang Pleno SEMA FISIP UNDIP.
  2. Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan SEMA FISIP Undip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3.  Dengan ditetapkanya Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan SEMA FISIP Undip ini maka Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan SEMA FISIP Undip sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Undang- Undang PEMIRA FISIP 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemilu Raya

  1. Pemilu Raya adalah sarana mewujudkan pemerintahan mahasiswa tingkat FISIP UNDIP.
  2. Pemilu Raya diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai demokratis yakni transparan, jujur dan adil dengan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
  3. Pemilu Raya berhak diikuti oleh seluruh mahasiswa FISIP UNDIP yang masih aktif (S1 dan D III).
  4. Pemilu Raya dilaksanakan untuk memilih Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM (Eksekutif) dan anggota Senat Mahasiswa (Legislatif).
  5. Pemilu Raya dilaksanakan dengan :
  1. Untuk pemilihan Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM, dilaksanakan dengan sistem proporsional
  2. Untuk pemilihan anggota Senat Mahasiswa, dilaksanakan dengan perpaduan sistem distrik dan proporsional.
  3. Sosialisasi Pemira.
  4. Pendaftaran calon.
  5. Verifikasi calon Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM dan Senator.
  6. Kampanye tertulis.
  7. Kampanye lisan.
  8. Pemungutan suara.
  9. Perhitungan suara dan pengesahan hasil Pemira.
  10. Laporan Pertanggungjawaban BEM dan Senat Mahasiswa FISIP Undip.
  11. Serah terima jabatan.
  1. Steering Committee (SC) adalah Senat Mahasiswa FISIP UNDIP periode 2013
  2. Organizing Committee (OC) adalah rekruitmen terbuka yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa.
  3. Dewan Pengawas adalah lembaga yang di bentuk oleh Senat Mahasiswa yang beranggotakan Ketua SEMA Demisioner dan 2 (satu) anggota SEMA Demisioner.
  4. Prosesi suksesi lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas meliputi :

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGANNYA

Pasal 2

Organisasi Penyelenggara

  1. Penanggungjawab Pemilu Raya adalah Senat Mahasiswa FISIP UNDIP yang selanjutnya disebut Steering Committee (SC) .
  2. Organizing Committee (OC) adalah lembaga yang dibentuk oleh SEMA yang berasal dari rekruitmen terbuka (mahasiswa angkatan 2010 – 2013).
  3. Anggota SC dan panitia Pemilu Raya (OC) serta Dewan Pengawas tidak diperbolehkan menjadi calon Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM Fakultas, calon Senator, dan calon Ketua HMJ/HMPS.

Pasal 3

Kewenangan dan Kewajiban SC

  1. Membuat peraturan baku tentang sanksi pelanggaran Pemilu Raya.
  2. Memberikan masukan dan pengarahan kepada panitia Pemilu Raya (OC) tentang pelaksanaan Pemilu Raya.
  3. Berhak memberikan sanksi kepada penyelenggara dan peserta atas segala pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Raya.
  4. Berhak mendiskualifikasi calon peserta Pemilu Raya untuk Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM dan Senator dengan bukti-bukti kuat berdasarkan laporan dari Dewan Pengawas .
  5. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pemilu Raya.
  6. Bertanggungjawab terhadap hasil dan pelaksanaan Pemilu Raya.

Pasal 4

Kewenangan dan Kewajiban OC

  1. Mempersiapkan dan melaksanakan secara teknis prosesi Pemilu Raya secara detail dari awal hingga akhir pelaksanaan.
  2. Mempertanggungjawabkan prosesi Pemilu Raya kepada SC.
  3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama berlangsungnya prosesi Pemilu Raya.
  4. Menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya prosesi Pemilu Raya.
  5. Menetapkan dan mempublikasikan calon Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM dan Senator.
  6. Menetapkan sah atau tidak sahnya kartu suara sebelum penyelenggaraan Pemilu Raya.

 

BAB III

DEWAN PENGAWAS PEMILU RAYA

Pasal 5

Dewan Pengawas

  1. Dewan Pengawas Pemilu Raya beranggotakan Ketua SEMA Demisioner dan 2 (dua) anggota SEMA Demisioner.
  2. Dewan Pengawas Pemilu Raya bersifat INDEPENDEN.
  3. Dewan Pengawas Pemilu Raya tidak diperbolehkan menjadi calon Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM, Senator, Ketua HMJ dan Ketua HMPS.

Pasal 6

Kewenangan dan Kewajiban Dewan Pengawas

  1. Berkewajiban serta bertanggungjawab mengawasi jalannya Pemilu Raya sejak pendaftaran calon sampai proses pengesahan hasil pemungutan suara.
  2. Berkewajiban mencatat dan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu Raya.
  3. Berkewajiban melaporkan dan mengajukan rekomendasi (masukan lainnya mengenai hasil Pemilu Raya kepada SC).

BAB IV

SYARAT-SYARAT CALON

Pasal 7

Kandidat Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM

  1. Mahasiswa FISIP Undip yang minimal duduk di semester III sampai dengan maksimal semester VII.
  2. Menyerahkan fotocopy KRS, KHS semester terakhir dan fotocopy KTM.
  3. Menyertakan minimal 50 fotocopy KTM mahasiswa yang belum berafiliasi dengan calon lain. Apabila ditemukan fotocopy KTM mahasiswa yang sama maka dinyatakan hangus.
  4. Bagi calon Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM yang fotocopy KTM yang sah kurang dari 50 suara, maka calon tersebut dinyatakan gugur.
  5. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 (background merah dan memakai almamater) sebanyak 3 lembar.
  6. Menyerahkan visi misi dan konsep program kerja BEM  Fakultas.
  7. Bersedia mengikuti, melakukan, dan memenuhi mekanisme kampanye yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Pemilu Raya.
  8. Mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan panitia penyelenggara Pemilu Raya (OC) disertakan materai 6000 rupiah.
  9. Menyerahkan CV beserta fotocopy sertifikat kegiatan, piagam penghargaan, dan riwayat pengalaman organisasi (bila ada), pernah mengikuti atau akan mengikuti (disertakan surat pernyataan dari panitia) LKMM Tingkat Dasar yang diselenggarakan di tingkat fakultas.
  10. Menyertakan surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Ketua HMJ, HMPS, dan UKK serta lembaga intra lainnya atas persetujuan Pembantu Dekan III
  11. Mahasiswa yang masih aktif kuliah (tidak sedang cuti / mangkir) dan bila pernah melakukan cuti kuliah harus dengan menyertakan surat keterangan cuti dari bagian akademik (pengajaran/TU).
  12. IPK minimal 2,25.

Pasal 8

Kandidat Senator

  1. Mahasiswa FISIP Undip yang minimal duduk di semester III sampai dengan maksimal V.
  2. Menyerahkan fotocopy KRS, KHS semester terakhir dan fotocopy KTM yang masih berlaku.
  3. Menyerahkan rekomendasi dari pengurus UKK bagi calon yang berasal dari UKK, sedangkan calon yang berasal dari jurusan / program studi menyerahkan minimal 20 fotocopy KTM mahasiswa dari jurusan / program studi yang bersangkutan yang belum berafiliasi dengan calon lain. Apabila ditemukan fotocopy KTM mahasiswa yang sama maka dinyatakan hangus.
  4. Bagi calon Senator yang jumlah fotocopy KTM yang sah kurang dari 20 suara, maka dinyatakan gugur.
  5. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 (background merah dan memakai almamater) sebanyak 3 lembar.
  6. Menyerahkan visi dan misi sebagai bakal calon anggota Senat Mahasiswa Fakultas.
  7. Wajib mengikuti, melakukan, dan mematuhi segala mekanisme kampanye yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Pemilu Raya.
  8. Mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan panitia penyelenggara Pemilu Raya (OC) disertakan materai 6000 rupiah.
  9. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk tidak terlibat di dalam struktural organisasi intra FISIP Undip
  10. Menyerahkan fotocopy sertifikat kegiatan, piagam penghargaan, dan riwayat organisasi (bila ada).
  11. Menyertakan surat pernyataan tidak sedang berada dalam struktural lembaga intra FISIP UNDIP atas persetujuan Pembantu Dekan III.
  12. Mahasiswa yang masih aktif kuliah (tidak sedang cuti / mangkir) dan bila pernah melakukan cuti kuliah harus dengan menyertakan sutar keterangan cuti dari bagian akademik (pengajaran / TU).
  13. IPK minimal 2,25.

BAB V

PROSESI SUKSESI

Pasal 9

Pendaftaran Calon

  1. Pendaftaran calon Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM maupun Senator  harus sesuai dengan waktu dan jadwal pelaksanaan pada panitia Pemilu Raya.
  2. Pendaftaran tidak boleh diwakilkan dan segala persyaratan langsung dipenuhi pada saat melakukan pendaftaran.

Pasal 10

Kampanye

  1. Kampanye terdiri dari dua macam; yaitu kampanye tertulis dan kampanye lisan.
  2. Kampanye dilakukan pada waktu dan jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara Pemilu Raya.
  3. Khusus kampanye tertulis hanya dapat menggunakan media berupa pamflet, selebaran, media sosial, dan marchandise, pada tempat yang telah disediakan (yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara Pemilu Raya)
  4. Kampanye lisan adalah kampanye langsung pada publik menggunakan metode debat publik dengan menghadirkan seluruh calon.
  5. Materi kampanye tidak diperbolehkan berisi : hasutan, hujatan, pelecehan martabat, SARA, dan tindakan anarkis lainnya.
  6. Kampanye tidak diperbolehkan mengintimidasi dan memaksa dengan kekerasan baik fisik maupun mental kepada publik (mahasiswa FISIP Undip) atau calon lainnya.
  7. Kampanye tidak diperbolehkan pada saat hari tenang dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
  8. Segala bentuk kampanye harus dihilangkan OC sesuai kewenangan dan kewajibannya mulai dari hari tenang sampai waktu pelaksanaan pemungutan.
  9. Tetap menjunjung tinggi etika dalam melakukan kampanye.

Pasal 11

Pemilu Raya

  1. Pemilu Raya (pemungutan suara) dilakukan mulai pukul 08.00 – 18.00 WIB.
  2. Perhitungan suara Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM dan Senator dilaksanakan keesokan harinya (pukul 08.00 – 21.00WIB) setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan apabila perhitungan suara belum selesai, maka dilanjutkan hari selanjutnya (pukul 08.00 – 21.00 WIB).
  3. Perhitungan suara dilaksanakan oleh panitia Pemilu Raya dan disaksikan oleh saksi-saksi dari calon dan Dewan Pengawas serta mahasiswa FISIP UNDIP pada umumnya.

BAB VI

QUOTA

Pasal 12

Jumlah Kursi Senator

  1. Kursi Senator terdiri dari 3 kursi dari tiap-tiap Jurusan dan Program studi serta satu orang dari tiap-tiap UKK.
  2. Setiap kandidat Senator baik dari Jurusan, Program studi, dan UKK, minimal harus mendapatkan 25 suara pemilih.
  3. Kandidat Senator dari Jurusan dan Program studi boleh lebih dari 3 calon, dan masing-masing UKK tidak boleh lebih dari satu calon.

 

BAB VII

MEKANISME PEMILU RAYA

Pasal 13

Kartu Suara

  1. Kartu suara dibedakan untuk memilih Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM dan Senator
  2. Kartu suara dari Senator dibedakan lagi untuk masing-masing jurusan / program studi dan UKK.
  3. Tiap pemilih mendapatkan total 3 kartu suara dengan waktu pemilihan yang telah ditetapkan :
  1. Kartu untuk memilih Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM,
  2. Kartu untuk memilih Senator dari jurusan / program studi masing-masing,
  3. Kartu suara untuk memilih Senator dari UKK.

Pasal 14

Pemenang Pemira

  1. Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM terpilih adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Raya.
  2. Senator terpilih harus mengumpulkan suara sekurang-kurangnya 25 suara atau yang mendapatkan tiga besar suara terbanyak pada masing-masing Jurusan atau Program studi dan satu orang Senator yang mendapat suara sekurang-kurangnya 25 suara pada masing-masing UKK.
  3. Apabila terjadi kasalahan perhitungan suara kurang dari 3% maka Pemilu Raya dianggap sah.
  4. Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM terpilih tidak boleh mengundurkan diri.
  5. Senator terpilih diperbolehkan mengundurkan diri dengan mekanisme pergantian antar waktu.

Pasal 15

Pemenang Pemilu Raya Bila Terdapat Jumlah Suara yang Sama

Bila terdapat jumlah suara yang sama besar, maka yang menjadi pertimbangan sebagai pemenang Pemilu Raya adalah :

  1. Fotocopy KTM pendukung.
  2. Jumlah sertifikat piagam penghargaan yang dikumpulkan.
  3. Jika ketentuan-ketentuan a dan b tidak terpenuhi maka dilakukan Pemilu Raya ulang. Tetapi khusus untuk kandidat Senator dari jurusan / program studi, Pemilu Raya hanya dilakukan pada lingkup jurusan / program studi yang bersangkutan.

Pasal 16

Diskualifikasi Kandidat

  1. Terbukti melakukan pelanggaran pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
  2. Terbukti melakukan intimidasi dengan kekerasan fisik / mental terhadap calon lain, pemilih, pemantau, atau panitia.
  3. Terbukti memalsukan surat-surat atau syarat-syarat administrasi.
  4. Terbukti money politics.
  5. Tidak mengikuti kampanye lisan.
  6. Terbukti melakukan kampanye dalam bentuk apapun diluar waktu kampanye yang telah ditentukan.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

  1. Pelanggaran dan sanksi diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan Pemilu Raya yang telah ditetapkan.
  2. Pelanggaran dan sanksi terdiri dari 3 jenis, yaitu : Ringan, Sedang, Berat (diatur dalam keputusan terpisah).
  3. Penjelasan mengenai jenis pelanggaran dan sanksi diatur dalam draft pelanggaran dan sanksi.

 

 

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

  1. Apabila terdapat jurusan, program studi, atau UKK yang tidak memenuhi quota kursi  yang telah ditentukan karena tidak adanya calon kandidat Senator maupun karena tidak tercukupinya syarat minimal perolehan suara, maka kursi tersebut hilang.
  1. Untuk mewujudkan sebuah acara yang teratur dan terkendali maka perlu dibuat sebuah jadwal acara pemira

Agenda Pemilu Raya antara lain :

  • 20 November 2013                      : Sidang RUU Pemira (pengesahan)
  • 21 – 26  November 2013                         : Sosialisasi
  • 27 dan 28 November 2013          : Pendaftaran OC, Dewan Pengawas, dan seleksi

OC

  • 1 Desember 2013                         : Briefing dan menentukan struktural OC
  • 2 – 5 Desember 2013                   : Pendaftaran calon Presiden BEM serta Wakil

Presiden BEM dan calon Senator

  • 6 Desember 2013                         : Verifikasi Calon Presiden BEM serta Wakil

Presiden BEM dan Calon Senator

  • 7 – 13 Desember 2013                 : Kampanye Tertulis
  • 10 Desember 2013                       : Kampanye Lisan Calon Senator
  • 11 Desember 2013                       : Kampanye Lisan Calon Presiden BEM serta

Wakil Presiden BEM

  • 14 – 16 Desember 2013               : Hari Tenang
  • 17 Desember 2013                       : Pemungutan Suara
  • 18 Desember 2013                       : Penghitungan Suara dan Pengesahan PEMIRA

PELANGGARAN DAN SANKSI

  1. Definisi Pelanggaran

Adalah berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorangan, sekelompok mahasiswa, ataupun lembaga kemahasiswaan FISIP UNDIP yang tidak sesuai dengan peraturan Pemilu Raya dan ketentuan lain terkait yang telah ditetapkan.

  1. Definisi Sanksi

Sanksi adalah tidakan yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok mahasiswa ataupun lembaga kemahasiswaan FISIP UNDIP sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

III. Jenis Pelanggaran

  1. Pelanggaran Ringan
  2. Menempel pamflet / poster di dinding dan tempat yang tidak ditetapkan oleh Panitia Pemilu Raya.
  3. Menempel pamflet / poster yang melebihi jumlah dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilu Raya.
    1. Pelanggaran Sedang.
  4. Menggunakan perekat permanen dalam menempel pamflet / poster
  5. Merusak (merobek, melepas, atau mencorat-coret) pamflet / poster kandidat Pemilu Raya.
  6. Melakukan kampanye yang dapat memojokkan / menghina / merendahkan kandidat Pemilu Raya lain.
    1.  Pelanggaran Berat.
  7. Memanipulasi data.
  8. Kandidat Presiden BEM serta Wakil Presiden BEM dan Senator  tidak mengikuti kampanye lisan.
  9. Mengintimidasi baik secara fisik maupun mental.
  10. Dengan sengaja memberikan sejumlah uang kepada panitia Pemilu Raya ataupun calon pemilih yang dapat merubah hasil Pemilu Raya.
  11. Melakukan kampanye pada hari tenang dan atau pada saat pemungutan suara.
  12. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusuhan dan kerusakan terhadap perangkat-perangkat Pemilu Raya.

IV. Sanksi-sanksi

  1. Sanksi Ringan.
  2. Mendapatkan peringatan secara tertulis dan terbuka yang dipublikasikan.
  3. Dilakukan pelepasan pamflet / poster yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemilu Raya.
    1. Sanksi Sedang.
    2. Mendapatkan peringatan secara tertulis dan terbuka yang dipublikasikan.
    3. Pencabutan hak memilih.
    4. Pembersihan atribut kampanye dalam Pemilu Raya.
    5. Pengurangan suara sebesar 25% dari total suara yang diperoleh calon yang didukung
      1. Sanksi Berat.
  4. Pencabutan hak memilih dan dipilih.
  5. Direkomendasikan kepada pihak Dekanat untuk mendapatkan sanksi akademis.
  6. Apabila berkaitan dengan tindakan pidana maka selain mendapat sanksi diatas juga diserahkan kepada pihak yang berwajib.
  1. Pembuktian Pelanggaran
  2. Terdapat bukti pelanggaran di lapangan.
  3. Ditemukan oleh Penyelenggara Pemilu Raya.
  4. Adanya delik aduan yang disertai bukti-bukti.
  5. Apabila dibuktikan, saksi dihadirkan dalam hal pemutusan sanksi berat.

KETETAPAN SIDANG PLENO

SENAT MAHASISWA

FISIP UNDIP

2013

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan              :

Undang – Undang PEMIRA FISIP Undip 2013

Pertama          :     Menimbang

Kedua             :     Mengingat

Ketiga              :     Memperhatikan

Ditetapkan di       :     Semarang

Hari                        :     Kamis

Tanggal                 :     21 November 2013

Pukul                     :     00.48 WIB

 

Presidium Sidang

 

                        

                               

                          

                           

                       Ketua                                                  Wakil Ketua                                          Sekretaris

                   (Latipudin)                              (Ardi Ferdian)                                       (Yolanda)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ketua SEMA FISIP UNDIP

Lalu Agceiza Rahardipha

NIM. 14020210120061

KETETAPAN SIDANG SENAT MAHASISWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO.  15 /TAP/SEMA FISIP UNDIP/XI/2013

Tentang

Pengaturan Prosesi Suksesi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas

(BEM dan Senat Mahasiswa)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2012/2013

ATAS BERKAT RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA, SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Menimbang

  1. Bahwa organisasi mahasiswa di perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam rangka mewujudkan pemerintahan mahasiswa.
  2. Bahwa Pemilu Raya merupakan sarana untuk mewujudkan proses demokratisasi di lingkungan FISIP UNDIP.
  3. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan lembaga kemahasiswaan FISIP UNDIP periode 2012/2013.

Mengingat

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Senat Mahasiswa FISIP UNDIP 2013.
  2. Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Senat Mahasiswa FISIP UNDIP 2013.

Memperhatikan

Pembahasan tentang Pemilu Raya FISIP UNDIP periode 2012/2013 oleh Lembaga Senat Mahasiswa FISIP UNDIP.

Memutuskan

Menetapkan pengaturan Prosesi Suksesi Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2012/2013.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal   21 November 2013

Pukul  00.56 WIB

            Ketua Umum SEMA                                                            Sekertaris Umum SEMA

                  FISIP UNDIP                                                               FISIP UNDIP

 

 

 

 

         Lalu Agceiza Rahardipha                                                Yohannes R. Juanda

            NIM. 14020210120061                                                  NIM. 14020111130076

Mengetahui,

Pembantu Dekan III

FISIP Undip

 

 

 

 

 

Drs. Wahyu Hidayat, MSi

 NIP. 1955803241988031001

Laporan Keuangan SENAT Mahasiswa FISIP Undip 2013 (per 31 Maret – 31 Juni 2013)

Laporan Keuangan

31 Maret 2013

Sosialisasi PPO dan GBHK

No

Tanggal

Keterangan

Debit

Kredit

1

1-3-2013

Kas

180.000

2

26-3-2013

Fotocopy PPO dan GBHK

84.000

3

Aqua

24.500

Total

 

180.000

108.500

 

 

 

71.500

Laporan Keuangan

31 April 2013

Jejak Pendapat

No

Tanggal

Keterangan

Debit

Kredit

1

1-4-2013

Sisa kas bulan Maret

71.500

2

Kas

170.000

3

Iuran Anggota

420.000

5

7-4-2013

Pembelian block note

250.000

Pembelian ATK

21.200

6

Konsumsi

10.000

7

Print cover block note

50.000

8

8-4-2013

Print

2.400

9

9-4-2013

Fotocopy kuesioner

125.000

10

10-4-2013

Print Proposal

7.000

11

15-4-2013

Pembelian Materai

3.500

Total

 

661.500

469.100

 

 

 

192.400

Laporan Keuangan

31 Mei 2013

Public Hearing 1

No

Tanggal

Keterangan

Debit

Kredit

1

1-5-2013

Sisa kas bulan april

192.400

2

Kas

160.000

3

Dana TOT

170.000

4

Dana RAB Jejak pendapat

400.000

5

12-5-2013

Poster

32.500

6

16-5-2013

Print proposal

6.650

7

20-5-2013

Backdrop

120.000

8

Konsumsi

24.500

9

Print perijinan

4.050

10

21-5-2013

Fotocopy

2.700

11

22-5-2013

Konsumsi Peserta

77.500

12

Konsumsi Panitia

22.000

13

Penyewaan Tenda

130.000

14

Amplop

4.500

15

Fotocopy Materi

65.200

16

Pembuatan Stiker

91.000

17

23-5-2013

Konsumsi Pembicara

69.300

18

30-5-2013

Fotocopy LPJ Jejak Pendapat

6.800

19

31-5-2013

Print LPJ Jejak Pendapat

17.200

20

Scan

2.000

 

Total

 

922.400

675.900

 

 

 

 

246.500

 

Laporan Keuangan

31 Juni 2013

Diskusi Politik dan Upgrading

No

Tanggal

Kegiatan

Debit

Kredit

1

1-6-2013

Sisa kas bulan mei

246.500

2

Kas Juni, Juli dan Agustus

180.000

3

3-6-2013

Print Undangan

19.000

4

5-6-2013

Fotocopy

6.750

5

11-6-2013

Pembuatan Stempel

40.000

6

13-6-2013

Konsumsi Pembicara

23.400

7

14-6-2013

Konsumsi Undangan

99.750

8

Aqua

19.000

9

Dana Pembicara

150.000

10

20-6-2013 Sisa dana dipa Jajak pendapat 420.000

11

Konsumsi snack undangan

153.700

12

21-6-2013

Print LPJ public hearing

13.400

13

22-6-2013

Pembelian Aqua

60.000

14

Pinjaman

300.000

15

Konsumsi makan siang undangan

371.000

16

Konsumsi snack pembicara

19.800

17

Konsumsi makan siang pembicara

23.000

18

Pembelian permen

17.000

19

Belanja alfa mart

26.000

Total

 

1.146.500

1.041.800

 

 

 

104.700

 

 

1.146.500

1.146.500

 

Sisa Dana SEMA di Bendahara Per 31 Juni 2013         : Rp 104.700


 

Data Pembayaran Uang kas Bulanan Rp10.000

Nama

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Sesa

Anes

Eca

Ardi

Yolanda

Latief

Rendra

Grace

Desta

Serli

Fakhri

Pange

Robin

Cyintia

Nana

Malio

Pange

Mega

Darman

Daftar Data Iuran Anggota Rp 30.000

Nama

TTD Pembayaran

TTD Pengembalian

Sesa
Anes
Eca
Ardi
Yolanda
Rendra
Grace
Desta
Serli
Fakhri
Pange
Robin
Cyintia
Pange

-          Tidak termasuk : Nana, Meiga, Darman, Latif dan Malio

Contact Info SEMA FISIP UNDIP

Phone : +62 857 4294 1808
email : senatfisipundip@yahoo.com

Official Tweet

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.